.webp)
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (US Agency of International Development/USAID) rencananya bakal ditutup. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS beberapa jam setelah menjabat pada tanggal 20 Januari 2025 yang lalu.
Pemerintah federal telah melarang para pekerja di USAID untuk masuk ke dalam kantor lembaga donor tersebut. Selama ini USAID telah mendistribusikan miliaran dolar bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.
Dilansir dari Reuters, Selasa (4/2/2025), miliarder Elon Musk yang ditugaskan Trump sebagai penasehat presiden dalam merampingkan pemerintah federal menjadi sosok utama dalam rencana penutupan USAID. Rencananya, USAID akan digabungkan ke dalam Departemen Luar Negeri AS dan Elon Musk dipercaya untuk mengawasi efisiensi badan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Elon Musk selama ini sering melontarkan kritik keras terhadap USAID, dia menyebut USAID sebagai badan sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Pernyataan Elon Musk itu banyak disebut sebagai tuduhan serius dan sering diajukan tanpa bukti, dan mungkin didorong oleh ideologinya saja.
Serangkaian peristiwa telah menggarisbawahi peran kuat Elon Musk dalam menetapkan agenda Trump. Minggu lalu, timnya di Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) memperoleh akses ke sistem pembayaran paling sensitif di Departemen Keuangan dan melarang beberapa karyawan untuk mengakses komputer mereka di kantor.
Di USAID, dua staf keamanan senior diberhentikan setelah menolak memberikan dokumen rahasia kepada karyawan DOGE di lokasi selama akhir pekan.
Sekelompok anggota parlemen Demokrat, yang disambut oleh puluhan karyawan dan kontraktor badan yang dirumahkan telah mengadakan protes di depan kantor pusat USAID yang baru saja ditutup.
Dalam orasinya, Senator Brian Schatz dan Chris Van Hollen mengatakan mereka akan memblokir konfirmasi calon pejabat dari Trump untuk posisi Departemen Luar Negeri. Berdasarkan aturannya, senator bisa menunda pencalonan tersebut.
"Kami memiliki kendali atas kalender untuk calon. Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk memblokir calon Departemen Luar Negeri untuk maju sampai tindakan ilegal (membubarkan USAID) ini dibatalkan," kata Van Hollen.
Ratusan program USAID yang mencakup bantuan penyelamatan nyawa senilai miliaran dolar di seluruh dunia terhenti total setelah Trump pada 20 Januari 2025 memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS. Trump ingin memastikan semua program bantuan luar negeri sejalan dengan kebijakan "America First" miliknya.
Jika USAID ditempatkan di bawah Departemen Luar Negeri, kemungkinan akan ada konsekuensi dramatis bagi distribusi bantuan dari Amerika Serikat yang banyak menjadi donor tunggal untuk proyek kemanusiaan terbesar di dunia.
Simak juga Video 'Trump: AS Bakal Ambil Terusan Panama Atau Sesuatu Dahsyat Terjadi':
(hal/rrd)
