Sofyan Dikhawatirkan Gencar Lakukan Privatisasi BUMN

Jakarta - Menkominfo Sofyan Djalil sudah dipastikan mendapat pos baru. Meski belum dipastikan pos barunya, namun dikabarkan Sofyan akan menjabat sebagai Menneg BUMN menggantikan Sugiharto.Jika memang benar, maka dikhawatirkan Sofyan akan membawa gaya lama yakni gencar melakukan privatisasi. "Jangan sampai nanti pak Sofyan di situ nanti untuk menutup defisit malah kembali melakukan privatisasi," kata pengamat ekonomi Aviliani di sela-sela obrolan tentang reshuffle di Mario's Place, Jakarta, Sabtu (5/5/2007).Seperti diketahui, Sofyan merupakan staf ahli saat Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. Pada masa itu, Tanri memang cukup getol melakukan privatisasi BUMN."Zamannya pak Tanri kan banyak privatisasi. Nah, privatisasi yang berlebihan pada akhirnya akan merugikan BUMN," katanya.Aviliani menilai privatisasi BUMN justru akan memberi dampak merugikan pada sisi pajak. Dalam pengamatannya, Aviliani melihat bahwa BUMN yang diprivatisasi pembayaran pajaknya justru menurun. Padahal BUMN selama ini merupakan salah satu pembayar pajak terbesar. "Yang diprivatisasi itu bayar pajaknya tidak nambah, malah turun. Dan kita tahu yang paling banyak bayar pajak itu BUMN," jelasnya.Aviliani melihat bahwa sebenarnya kinerja Sugiharto cukup baik. Dengan demikian, jika Sugiharto diganti oleh Sofyan, Aviliani melihat hal tersebut sebagai keputusan politik semata. Ditambahkannya, jika memang Sofyan akan menjabat sebagai Menneg BUMN dan ia menjalankan tugasnya secara profesional dalam artian tidak mengakomodir keinginan partai untuk menempatkan orang-orang tertentu, maka nasib Sofyan akan sama dengan Sugiharto. "Kalau nggak mengakomodir partai, dia bisa 'di-Sugi-kan'. Artinya, ya direshuffle lagi," tegasnya.Hal senada disampaikan pengamat ekonomi Iman Sugema, yang juga menilai bahwa dari sisi kinerja sebenarnya Sugiharto tidak bermasalah. "Namun ini cuma masalah bargain dan desakan politik," jelas Iman kepada detikFinance.Iman juga memperkirakan tim ekonomi tidak akan dirombak secara besar-besaran. "Presiden mungkin hanya mengganti menteri yang sakit saja," tambahnya. (qom/djo)