Revitalisasi Pertanian Kunci Perekonomian Indonesia

Jakarta - Pertanian merupakan sebuah sektor kunci untuk dapat membangkitkan perekonomian Indonesia. Karena itu diperlukan adanya revitalisasi pertanian yang serius dari pemerintah. Hal ini dikatakan oleh pengusaha Mochtar Riady usai sebuah seminar bertajuk "Kunci Kebangkita Ekonomi Indonesia" di Gedung Dhanapala, Jl. Wahidin Raya, Jakarta, Sabtu (5/5/2007). "Kalau pemerintah serius dan dapat mengatur itu (revitalisasi pertanian) secara tepat, mungkin dalam 10 tahun ke depan ekonomi kita sudah bangkit luar biasa," ujarnya. Dalam revitalisasi pertanian menurutnya yang harus dilakukan adalah land reform oleh pemerintah. "Itu adalah sebuah bantuan kepada petani yang paling efektif dan gampang, dan hal itu dilakukan di negara lain seperti Taiwan, Korea dan di RRC," imbuhnya. Mochtar menambahkan, pertanian merupakan kunci pembangkit ekonomi Indonesia karena sektor ini memiliki cabang-cabang yang luas dan besar dampaknya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. "Pertanian ini mencakup hal yang begitu luas, misalnya ada pembangunan irigasi, lalu ada transportasi, semua sektor ini akan turur terangkat," ujarnya. Mochtar juga menyarankan agar pola transmigrasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus diubah. "Menurut saya harus ada konsentrasi terpusat di satu pulau saja, jadi tidak bisa seperti dulu di berbagai pulau ada transmigrasi," imbuhnya. Menurutnya, pola transmigrasi di berbagai pulau akan menyebabkan besarnya biaya dan tidak akan fokus. "Pola transmigrasi dahulu menyebabkan adanya suatu mobilisasi alat-alat besar untuk membereskan lahan yang memakan biaya besar sekali, jadi harus difokuskan," katanya. Masalah infrastruktur juga harus benar-benar disiapkan agar transmigrasi tidak menjadi sia-sia. "Jadi pemerintah harus menyiapkan jalan tol dan infrastruktur lain seperti irigasi di daerah yang mau dibangun untuk pusat transmigrasi," ujarnya. Selain itu, harus ada insentif dari pemerintah dalam masalah perpajakan dan berbagai kemudahan. "Kalau hal ini dilakukan, otomatis orang akan pindah kesana, kemudian lahan di samping jalan tol harus dikuasai pemerintah dan diberikan kepada petani, jangan diberikan kepada pengusaha atau yang bukan petani karena nantinya akan menimbulkan spekulasi tanah," paparnya. (dnl/qom)