Pemerintah Bakal Percepat Izin Impor Daging Sapi dan Kerbau

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengimpor 200 ribu ton daging sapi dan kerbau dalam waktu dekat ini. Impor ini akan ditugaskan kepada BUMN pangan. Sementara 80 ribu ton daging lembu akan dilakukan oleh pelaku usuha umum.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan, saat ini pemerintah tengah mempercepat keluarnya perizinan impor tersebut guna memastikan ketersediaan pangan, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pasalnya hingga hari ini izin terkait impor tersebut belum terbit.

"Ya kan ini lagi dibereskan semua (Izin Impor). Ini kan mau nggak mau harus cepat, puasa udah sebentar lagi ya," katanya saat ditemui di kantornya, Minggu (9/2/2025).

Meski izin impor belum keluar, Sudaryono memastikan distribusi daging pada saat puasa dan lebaran sudah akan berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, tantangan dalam penyediaan dan distribusi daging bukanlah hal baru bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya hal ini terjadi setiap tahunnya.

"Jadi ini tinggal kesigapannya lah. Saya tidak ada masalah. Jadi tinggal kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya terkait dengan kebutuhan tuh bisa terdistribusi dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan untuk mengimpor 200 ribu ton daging. Hal ini disampaikan Zulhas saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait beberapa waktu lalu.

Zulhas menerangkan rapat tersebut sebagai langkah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui rapat itu, disepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80.000 ton. Serta penugasan importasi komoditas daging sapi sebanyak 100.000 ton dan daging kerbau sebanyak 100.000 ton kepada BUMN Pangan.

"Penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus PMK yang dipicu dengan musim hujan," kata Zulhas dalam keterangannya, dikutip Kamis (6/2/2025).

Zulhas menegaskan penugasan kepada BUMN ini diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat.Dia juga berharap penetapan perubahan NK dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri.

"Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas," imbuh Zulhas.