.webp)
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan bahwa kementeriannya tidak melakukan pemadaman lampu kantor demi penghematan anggaran. Adapun isu pemadaman ini muncul menyusul efisiensi anggaran besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah.
"Nggak ada, di BUMN aman," kata Tiko, ditemui usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurutnya, BUMN termasuk ke dalam kementerian kecil. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh besar terhadap operasional Kementerian BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau BUMN kan kementerian kecil ya dalam konteks ini, jadi buat kita nggak ada masalah. Kita kan memang sedang dalam proses juga untuk melakukan otomasi ya, peningkatan produktivitas dengan sistem IT dan segalanya," ujarnya.
Tiko pun mencontohkan salah satunya dalam hal penyusunan laporan keuangan BUMN konsolidasi sudah bisa dilakukan secara online. Dengan demikian, produktivitasnya terus ditingkatkan, seiring dengan efisiensi.
Di sisi lain, Tiko enggan mengungkapkan berapa persen anggaran Kementerian BUMN yang terkena efisiensi atau pemangkasan. Namun ia memastikan, efisiensi ini tidak berdampak signifikan ke kementeriannya.
"Jadi memang kita sedang proses produktivitasnya kita tingkatkan dan efisiensi juga. Jadi buat kita nggak ada masalah (karena efisiensi)," kata dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir telah buka suara terkait kondisi tidak semua lampu menyala di Kantor Kementerian BUMN setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Menanggapi hal itu, Erick berdalih, kondisi lampu yang mati di kantornya bukan karena adanya efisiensi anggaran. Melainkan untuk mendukung emisi karbon.
"Ini pengurangan efisiensi daripada penyerapan karbon. Kan supaya karbonnya efisiensi kita mau coba kaca di depan kalau bisa diganti solar panel ya kan, supaya mengurangi kebutuhan itu," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Sementara itu Erick enggan berkomentar soal pemangkasan anggaran. Alasannya, menurut Erick belum ada keputusan resmi terkait pemangkasan anggaran.
Simak juga Video 'Komisi VI DPR Rapat Bareng Mensesneg-Menteri Hukum, Bahas RUU BUMN':
(shc/kil)
