.webp)
Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi buka suara soal rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK dari kebijakan efisiensi APBN 2025. Ancaman PHK yang dimaksud menyasar para pekerja kontrak non PNS yang ada di kementerian dan lembaga.
Hasan menyatakan apa yang dilakukan kementerian dan lembaga bukan merupakan bentuk PHK massal. Menurutnya, namanya pekerja kontrak memang masa kontraknya akan habis, bila tidak diperpanjang itu sudah menjadi hak para kementerian dan lembaga.
Dia menegaskan tak ada arahan sedikitpun ke kementerian lembaga untuk melakukan PHK pada pekerja kontrak usai ada kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," tegas Hasan Nasbi dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Selain itu, Hasan juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. "Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," sebutnya.
Dia melanjutkan Presiden Prabowo Subianto sangat terperinci untuk memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.
"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," kata Hasan.
Penyisiran yang dilakukan Prabowo mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu, kalau ditiadakan sebenarnya tidak ada masalah. Antara lain, pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.
"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tegas Hasan.
Simak juga Video: Wamenaker Sebut Korban PHK Tahun Ini Capai 80 Ribu Orang
