.webp)
Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah petani hingga 2 juta ton sepanjang musim panen yang berlangsung pada Februari, Maret, hingga April. Pemerintah juga menekankan agar Bulog menyerap gabah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025, yakni sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).
Direktur Utama Perum Bulog, Novi Helmy mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan penyerapan gabah petani. Ia juga mengaku telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak di wilayah, termasuk TNI.
"Dalam penyerapan ini kan kita sudah ada Pimwil (Bulog), pimpinan di wilayah itu. Kemudian kita sekarang juga bekerja sama dengan di wilayah. Ada di Kodim. Kemudian dengan dinas pertanian (Distan), dengan penyuluh," kata Novi kepada wartawan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (13/2/2025) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novi juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan gudang-gudang di wilayah untuk menyimpan gabah petani. Bahkan, ia juga tak menutup kemungkinan menjadikan Kodim sebagai gudang cadangan untuk menyimpan gabah.
"Udah. Ya kalau nggak cukup, ya gudang yang ada kita siapkan. Ada di wilayah, ada di, kita sudah inventaris. Sewa. Ya kan? Ada yang dari Kodim. Ya kan? Jadi bisa kita gunakan. Itu cadangan beras negara kok," ungkapnya.
Novi menjelaskan, TNI juga berperan dalam penyerapan gabah petani. Ia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengawasi kegiatan panen, pasca-panen, hingga melakukan sosialisasi.
Ia menambahkan, Babinsa di daerah-daerah juga bertugas untuk mengamankan harga gabah petani tetap di harga Rp 6.500/kg.
"Itu kan TNI itu sampai ke bawah itu ada Babinsa, desa-desa itu. Itu mengamankan. Mulai dari pasca panen, kemudian sosialisasi. Ya gitu ya. Itu kan memang ada tugasnya Babinsa. Babinsa kan, Bintara Pembina Desa. Gitu ya. Yang ada dari situ kan juga kan ada peran untuk memudahkan apa namanya, pendataan," jelasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengawasan akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. Dalam hal ini, ia mengatakan pengawasan serapan gabah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Zulhas juga meminta Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk turut mengawasi penyerapan seminggu sekali. "Jadi selama tiga bulan ini bupati akan minta rapat dengan camat dan kades setiap minggu, seperti Pak Mendagri (Tito Karnavian) rapat mengenai inflasi setiap minggu, selama dua setengah tahun, gak ada yang kuat cuma beli yang kuat," ungkapnya.
"Ini ditularkan ilmunya kepada bupati agar bupati rapat dengan camat dan kades, memonitor panen raya sampai April ini, setiap minggu rapat memandori apa yang akan dikerjakan atau ada masalah apapun termasuk harga gabah dan sebagainya," tutupnya.
Ia juga melibatkan aparat kepolisian dalam memastikan penyerapan gabah petani sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia mengaku sempat mendengar kabar adanya pihak penggilingan yang melakukan penyerapan di bawah Rp 6.500 di Sulawesi Selatan (Sumsel).
Ia pun mengingatkan, pihak yang menyerap di bawah HPP akan dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) setempat. "Saya dengar di Sumsel masih di bawah itu, ya saya minta jangan main-main, ya kalau enggak, nanti bisa dipanggil sama Polres tuh," tutupnya.
(acd/acd)
