.webp)
Fasilitas layanan pendidikan yang diberikan pemerintah santer dikabarkan akan berkurang karena ada efisiensi penggunaan belanja APBN di tahun 2025. Kabarnya, bantuan pendidikan dari negara macam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan dikurangi karena ada efisiensi anggaran
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi, layanan pendidikan masuk dalam kategori pos anggaran layanan publik. Nah pos anggaran belanja tersebut tidak ikut serta diefisienkan oleh pemerintah.
"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," sebut Hasan Nasbi kepada wartawan di kantornya, Jumat (14/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden Prabowo Subianto, kata Hasan Nasbi, sangat menaruh perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan. Sejauh ini deretan program unggulan Prabowo juga sedikit banyak menyangkut sektor pendidikan.
Misalnya saja, perbaikan ruang sekolah. Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang akan diperbaiki tahun ini. Kemudian program Makan Bergizi Gratis, terutama untuk anak-anak sekolah dasar dan menengah.
"Ada juga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan," papar Hasan Nasbi.
Terakhir, Hasan Nasbi kembali menegaskan tidak ada layanan pendidikan dari negara merupakan pos anggaran yang tidak akan terkena efisiensi sama sekali.
"Oleh sebab itu, layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," tegas Hasan Nasbi.
Sri Mulyani Buka Suara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hari yang sama pun telah menegaskan sejumlah beasiswa dari negara tetap berjalan dan tidak terdampak pemangkasan anggaran. Sri Mulyani mengatakan, bantuan pendidikan KIP Kuliah hingga beasiswa LPDP tidak dipangkas.
"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata Sri Mulyani di Ruang Komisi III DPR RI, Jakarta Pusat.
Sri Mulyani menambahkan, beasiswa lain untuk 40.030 penerima seperti LPDP dan yang berada di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan.
"Sementara itu beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan," ujar dia.
(hal/kil)
