.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) tengah menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL). Hal ini menjadi upaya untuk memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kusdiantoro mengatakan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.
"Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut," kata Kusdiantoro dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL. Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.
Baca juga: KKP Tambah Dua Kawasan Konservasi Laut Baru |
Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup, Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu; Dasbor Interaktif NSDL yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real-time. Selain itu, Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia) yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir; Sistem Dinamis NSDL yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem; serta Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.
Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek-aspek strategis. Di antaranya, penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor; pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut.
Kemudian NSDL juga berfokus pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data, serta implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.
"Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru. Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30% wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat," kata Firdaus.
(eds/eds)
