.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komite IV DPD RI telah menyelesaikan rapat kerja yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rapat yang terbuka untuk umum itu tiba-tiba berlangsung secara tertutup karena akses siaran TV yang ditampilkan di depan ruangan dan YouTube disetop.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan secara garis besar rapat itu membahas pelaksanaan APBN 2025 yang telah didesain dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Tadi telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan," kata Suahasil yang turut serta dalam rapat di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suahasil menyebut, Sri Mulyani telah menyampaikan kepada para senator di Komite IV DPD RI bahwa efisiensi bertujuan untuk membuat anggaran operasional pemerintah menjadi efisien.
"Dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang betul-betul meningkatkan produktivitas dan tadi pesan dari DPD adalah menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan UMKM dan seterusnya," tuturnya.
Terpisah, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mengaku mendukung kebijakan efisiensi pemerintah asalkan tidak mengganggu belanja untuk bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan masyarakat.
"Tetap untuk kesejahteraan masyarakat, dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya untuk itu yang disampaikan sehingga dana yang dihemat ini memang untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan yang lebih dekat dengan urusan-urusan rakyat. Itu sehingga kami sangat mendukung penghematan," ucap Ahmad.
Tonton juga Video: Ekspresi Sri Mulyani Saat Dipuji Prabowo Karena Cek Anggaran Sangat Rinci
(aid/ara)
