.webp)
Mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Muhammad Hanif Dhakiri mengomentari usulan tentang pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojek online (ojol). Menurutnya, pemerintah harus mencari solusi jangka panjang yang tidak berisiko bagi dunia usaha dan investasi.
Ia mewanti-wanti ke pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan populis. Sebab, kebijakan populis tanpa kepastian hukum dapat berdampak pada minat investasi.
"Kebijakan populis tanpa kepastian hukum bisa menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy. Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis," kata Hanif dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanif mengatakan status driver ojol adalah kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Dengan begitu, ia menilai THR bukanlah hak driver ojol. Aplikator juga tidak berkewajiban memberikan THR. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketergantungan tinggi pada platform, yang membuat hubungan kemitraan pengemudi ojol dan aplikator menjadi lebih kompleks.
"Menekan perusahaan platform untuk memberikan THR tanpa dasar regulasi yang jelas bisa menjadi preseden buruk. Solusi yang lebih baik adalah memperkuat regulasi perlindungan sosial bagi gig workers, misalnya melalui jaminan sosial berbasis kontribusi," ungkapnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, kata Hanif, beban finansial tambahan bagi perusahaan bisa berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif, atau pengurangan mitra pengemudi. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menetapkan regulasi THR agar tidak merusak keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja.
"Kebijakan populis tanpa kepastian hukum bisa menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy. Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis," pungkasnya.
Simak Video Rencana Aturan Kemnaker untuk Ojol: THR & Jadi Pekerja Bukan Mitra
(fdl/fdl)
