RI Protes Keras Fee ADB

Jakarta - Pemerintah Indonesia dengan keras meminta Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk menurunkan biaya pinjamannya. Saat ini biaya pinjaman ADB dirasa terlalu tinggi, khususnya dalam commitment fee.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar coffee morning di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/5/2007)."Kita meminta secara cukup keras supaya ADB menurunkan commitment charge untuk negara-negara terutama Indonesia yang merupakan peminjam besar," ujarnya. Jika ADB tidak efisien dalam mengatur administrasi dan commitment fee-nya, tegasnya, maka akan merugikan negara-negara peminjam. Permintaan ini disampaikan Sri Mulyani dalam pertemuan tahunan ADB ke-40 di Kyoto, Jepang pekan lalu.Sri Mulyani juga meminta ADB melakukan penyederhanaan prosedur ketika negara akan meminjam. "Termasuk juga untuk menyempurnakan front-end fee," ketusnya.Ia menambahkan, review dalam biaya pinjaman setiap tahunnya dibahas dan hal ini akan berdampak pada posisi penerimaan bersih ADB. Karena dalam 2-3 tahun mendatang outlook keuangan ADB relatif kuat, maka perlu adanya pengurangan dalam biaya pinjaman. "Ini merupakan reformasi ADB," ujarnya. Selain mengikuti pertemuan ADB, Sri Mulyani juga mengadakan non deal roadshow dengan lembaga investasi internasional dan investor global utama di Kyoto dan Tokyo. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mempresentasikan kemajuan ekonomi dan keuangan berikut reformasi struktural di pemerintah. "Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menilai potensi obligasi global pemerintah RI berikut di pasar keuangan Jepang berikut skema keuangannya," jelasnya.Delegasi Depkeu juga mengadakan dialog dengan lembaga-lembaga tersebut dan investor mengenai permasalahan yang dihadapi dalam iklim usaha dan penanaman modal di Indonesia serta apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki investasi. (qom/ir)