Perkecil Dana Panas
JK: BI Harus Turunkan Suku Bunga
Jumat, 11 Mei 2007 14:42 WIB
Jakarta - Banjirnya dana asing yang masuk ke Indonesia dalam bentuk hot money terutama di SBI bisa diperkecil jika Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunganya.Wapres Jusuf Kalla (JK) menegaskan, dana panas yang masuk tidak akan negatif, kecuali dana tersebut masuk ke Sertifikat Bank Indonesia (BI) karena bunganya negara yang bayar. "Yang dimaksud Menkeu adalah banyaknya dana dari luar negeri, tapi itu tidak berarti negatif. Negatif kalau itu masuk ke SBI. Sangat negatif karena pemerintah yang bayar itu. Makanya BI harus segera turunkan bunga SBI. Supaya hot money jangan masuk ke SBI," papar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (11/5/2007)."Kalau SBI diturunkan, terus hot money keluar lagi, biarkan saja. hot money mau keluar silakan saja. Devisa kita cukup kuat. Rupiah kita juga cukup banyak. Karena itu pemerintah dorong semua pembangunan infrastruktur dibiayai rupiah tidak dengan dolar," papar JK.Menurut JK, capital inflow yang bersifat jangka pendek sebenarnya bisa menjadi jangka panjang jika prosesnya berkelanjutan."Jangka pendek selama berkelanjutan, kan jadi jangka panjang. Hari ini keluar, besok kan ada lagi. Itulah fungsi bank, untuk menyambung itu," ujar JK. JK berharap dana di SBI turun sehingga bisa proporsional dengan instrumen keuangan lainnya."Itu kan kebijakan BI. Tapi harapan kita agar proporsional dengan deposito. Turunlah, sampai orang tak berminat simpan di SBI. Sekarang kan sudah 8,75 persen bunganya, turun sampai 8 persen pun oke," kata JK.Mengenai peringkat daya saing dunia RI yang masih terbawah ke dua setelah Venezuela dan terbawah di Asia, JK mengaku tidak sependapat."Saya kira tidak begitu. Karena dari IFC kita selalu baik. Kalau itu (ranking) benar, kan tidak ada masuk dananya. Buktinya tidak kan? Jadi data itu tidak terlalu akurat dibanding kenyataannya. Kalau di sini gak ada daya saing, dana itu gak akan masuk karena terlalu berisiko. banyak dana yang masuk menandakan RI tidak terlalu berisiko," tutur JK.
(ir/qom)











































