Privatisasi BUMN Diperbanyak

Jakarta - Untuk pertama kalinya Sofyan Djalil rapat bersama DPR dengan kapasitas sebagai Menneg BUMN. Sofyan minta restu DPR untuk memperbanyak jumlah BUMN yang akan diprivatisasi. Saat ini yang baru pasti diprivatisasi adalah PT Jasa Marga (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Wijaya Karya (Persero). Meskipun sebenarnya DPR sendiri telah memberikan izin privatisasi 15 BUMN.Pemerintah berusaha untuk lebih giat lagi memprivatisasi BUMN guna peningkatan kinerja dan juga transparansi. Hal ini dikatakan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil usai rapat kerja dengan komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (14/5/2007). "Saya akan minta datang ketemu DPR supaya lebih banyak lagi yang di-approve, saya akan lihat dulu BUMN yang mana yang kira-kira siap go public tahun ini," jelasnya. Sofyan mengatakan dirinya akan meminta daftar nama BUMN yang siap untuk go public menurut DPR. "Nanti begitu pasar memungkinkan, kita go public-kan, tahap pertama itu, kita minta mereka untuk mendaftar menjadi perusahaan yang terdaftar di Bapepam atau publik," ungkapnya. Selain masalah privatisasi BUMN, Kementerian Negara BUMN juga diminta mengisi posisi direksi BUMN yang masih kosong atau posisinya diduduki oleh seorang care taker.Dalam kesempatan yang sama sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu mengatakan, kementerian akan segera menyelesaikan hal ini dan untuk memastikan posisi hukum care taker bersangkutan. "Ada 12 BUMN yang direksinya diduduki oleh care taker, tapi saya tidak bisa menyebutkan," ujarnya.Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap privatisasi BUMN tahun ini bisa mencapai 10 perusahaan karena pasar saham sedang bagus di tahun ini. (dnl/ir)