.webp)
Uni Eropa (UE) dan Agence francaise de développement (AFD) menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan hibah kepada pemerintah Indonesia. Total hibah diberikan senilai 7 juta euro atau setara Rp 123,17 miliar (kurs Rp 17.597) untuk mendukung program pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berbasis bukti.
Dari total hibah tersebut, 3,55 juta euro akan mendanai kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 3,45 juta euro sisanya akan mendanai kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"3,55 juta euro akan mendanai kegiatan yang dipimpin oleh KKP, sementara 3,45 juta euro akan membiayai inisiatif BRIN," tulis keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kamis (6/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hibah dari UE ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas di bawah inisiatif Global Gateway untuk memajukan pengelolaan laut yang berkelanjutan.
Pendanaan UE ini melengkapi dua pinjaman AFD yang telah ditandatangani sebelumnya, yaitu Eco Fishing Port Project (KKP) sebesar 98,6 juta euro untuk memodernisasi empat pelabuhan perikanan Indonesia. Kemudian Multi-Reseach Vehicle (MRV/KrisNa) (BRIN) sebesar 89 juta euro untuk memperoleh dua kapal penelitian multidisiplin yang canggih.
Acara penandatanganan berlangsung di Auditorium Gedung B.J. Habibi BRIN dan dihadiri oleh Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Denis Chaibi; Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN H.E. Fabien Penone; Kepala BRIN Laksana Tri Handoko; Direktur Pelabuhan Perikanan-KKP Tri Aris Wibowo; dan Kepala Subdit Pinjaman dan Hibah Bilateral 1-Kemenkeu Syahruddin.
Lihat juga video: Operasi Laut Terpadu, Bea Cukai Amankan Kerugian Ratusan Miliar
