Zulhas: Program Prabowo Dekat dengan Teologi Al-Maun Muhammadiyah

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengadopsi landasan teologi Al-Maun. Teologi ini merupakan landasan teologis Muhammadiyah yang bersumber dari Al-Qur'an.

Zulhas mengatakan, pemerintah saat ini sangat dekat dengan landasan teologi Muhammadiyah. Pertama, teologi itu tercermin dalam program Prabowo, di mana pemerintah memberi makan kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Kita ini, Pemerintah sebenarnya mengamalkan ideologi Al-Maun. Programnya Pak Prabowo sekarang itu, sangat dekat dengan teologi itu. Yang pertama, memberikan makan anak-anak kita yang memerlukan," kata Zulhas dalam sambutannya di sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Kedua, pemerintah tengah menyusun Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Zulhas mengaku ditunjuk sebagai Ketua Satgas pembentukan Kopdes Merah Putih.

Ia mengatakan, Kopdes ke depan akan memotong rantai pasok di 70.000 desa. Melalui pemangkasan rantai pasok ini, harga barang akan lebih stabil hingga ke desa-desa.

"Saya ambil contoh misalnya kalau harga barang dari kota X rupiah maka pembeli sampai ke desa itu akan X plus, plus, plus, plus, dia akan dipotong. Yang kedua, hasil dari desa sampai ke kota itu perantara yang di tengah itu mendapat manfaat lebih dari 50% lebih tinggi dari apa yang didapat oleh produsen atau petani, itu akan dipotong," jelasnya.

Zulhas membuka ruang Kopdes Merah Putih dapat dikelola oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Satu gerai Kopdes Merah Putih, kata Zulhas, memiliki luas 20x20 meter.

Nantinya, Kopdes Merah Putih ini dapat menjadi gudang pasokan bahan pokok dan gerai-gerai warung murah di berbagai desa. "Pendek kata, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo menurut saya sangat dekat dengan teologi itu," jelasnya.

Selain itu, Zulhas mengatakan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga mencerminkan amalan teologi Al-Maun. Zulhas mengatakan, BPI Danantara ini dibentuk untuk menyelaraskan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Danantara itu yang di atas. Kalau selama ini ekonomi kita sebagian besar sangat bebas. Nah ini Pak Presiden mencoba menyelaraskan dengan Undang-undang Dasar Pasal 3 terutama Ayat 2. Ini yang pertama. Mudah-mudahan ini akan menjadi karena seacra konsepnya begitu bagus tinggal ini tergantung pada implementasinya atau perasaan itu saja," tutupnya.

Simak juga Video 'Menko Zulhas Minta BPOM Percepat Izin Edar Produk Pangan Olahan UMKM':