.webp)
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti pembentukan 70 ribu koperasi desa (kopdes) Merah Putih. Dalam kesempatan tersebut, Tito menyampaikan pembentukan kopdes ini dimodali dari pinjaman bank himpunan negera atau Himbara.
Tito mengatakan modal untuk mendirikan kopdes Merah Putih sebesar Rp 5 miliar per unit. Bank Himbara nantinya akan memberikan pinjaman dengan bunga biaya rendah.
"Koperasi Merah Putih ini sendiri, di samping nanti akan ada dukungan pinjaman dengan biaya bunga rendah dari Himbara sekitar Rp 5 miliar," kata Tito saat ditemui usai rapat di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (11/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan kopdes Merah Putih ini dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa melalui ketahanan pangan masing-masing desa. Selain pangan, kopdes ini juga bertujuan untuk membentuk apotek desa yang menjual obat generik dengan harga murah.
"Pupuk misalnya, juga penyaluran pupuk bisa diseluruhkan melalui koperasi sehingga tepat sasaran yang subsidi terutama, karena desa yang paling paham petani mana yang perlu subsidi, mana yang tidak. Kemudian juga yang lain bisa juga mungkin program-program yang dari pusat lainnya, misalnya masalah gas LPG, nanti akan dibicarakan. Tapi yang jelas, banyak sekali program-program di luar yang pinjaman dari bank milik negara (Himbara) itu yang akan diberikan. Ini bukan hanya membuat desa ini akan menjadi lebih maju, tapi menurut saya ini akan menjadi melompat," jelas Tito.
Sementara itu, Budi Arie menerangkan skema peminjaman nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri BUMN, hingga Bank Himbara.
"Nah, soal skema keuangan nanti chapter berikutnya. Itu nanti kita chapter khusus nanti tuh, diskusi khusus dengan Menteri BUMN, Himbara, Menteri Keuangan. Itu nanti akan kita bicarakan skema, skema keuangan-keuangan, pembiayaannya bagaimana, pembayarannya gimana," kata Budi Arie
Budi menjelaskan apabila menggunakan dana desa yang digelontorkan misalnya sebesar Rp 100 juta per tahun, akan membutuhkan waktu lama. Untuk itu, Budi menyebut perlu dimodali dengan Bank Himbara untuk percepatan.
"Tapi saya tadi udah andaikan, kalau untuk membangun satu gerai Rp 5 miliar rupiah, kalau dana desa digelontorkan setahun Rp 100 juta, berapa tahun harus jadi gerai itu? 50 tahun? Udah ganti presiden, ganti kepala desa, ganti bupati. Ini kan makanya lompatan. Jadi, dibangun gudang gerainya, pembiayaannya nanti diangsur lewat skema-skema yang nanti kita detailkan oleh Menteri Keuangan dan Kementerian BUMN, Himbara," jelas Budi.
Simak juga Video 'Menteri Koperasi: Jangan Halangi Pemerintah untuk Berbuat Baik untuk Rakyat':
