.webp)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons tentang aksi Organisasi Masyarakat (ormas) yang diduga memalak pengusaha di kawasan Industri, hingga meminta jatah proyek.
Menurut Yassierli, jika terbukti maka jelas-jelas melanggar hukum dan merupakan tindak pidana.
"Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Berarti harus hubungan nanti dengan aparat penegak hukum," kata Yassierli, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu ketika ditanya apakah ada peluang Kemnaker membuka lapangan kerja baru untuk para anggota ormas demi mengurangi aksi nakal ini, menurutnya akan menjadi solusi yang menarik. Sebab, selama ini belum ada tindakan khusus ke arah sana.
"Menarik juga itu, kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja," ujarnya.
Menurut Yassierli, tidak hanya untuk ormas, memperbanyak pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran.
"Itu tidak hanya untuk ormas, untuk semua. Tingkat pengangguran kita kan 4,71%, dan itu PR kita bersama untuk kita bisa, istilah saya itu create better jobs untuk insan pencari kerja di Indonesia," kata dia.
Yassierli juga memastikan, pemerintah akan hadir untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini khususnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi aksi-aksi pemalakan tersebut.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengungkapkan kesulitan yang dialami pengusaha-pengusaha untuk mendirikan pabrik. Pada peresmian pabrik sepatu di Garut, Jawa Barat, ia mengatakan banyak pabrik terkendala 'perizinan' ilegal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dadakan.
Di setiap momen jelang hari raya, banyak pabrik mendapat proposal dari ormas. Proposal-proposal tersebut kerap membebani pabrik karena isinya adalah permintaan uang.
"Memang kita pahami bahwa problem industrial hari ini adalah persoalan izin, persoalan preman-preman, punten pisan, ormas-ormas yang dadakan. Bayangkan, di Indonesia ini, ulang tahunnya banyak. Hari raya, kirim proposal, 17-an (perayaan kemerdekaan) kirim proposal, tahun baruan kirim proposal, ulang tahun ormas kirim proposal. Ulang tahun ketua umumnya, kirim proposal juga. Sampai begitunya," tutur Noel di pabrik sepatu PT Noble Indonesia, Senin (3/3/2025) dikutip dari detikNews.
Noel mengatakan pabrik-pabrik tidak lagi perlu memberikan uang kepada ormas. Menurut Noel, perusahaan tersebut telah membayarkan pajak kepada negara, sehingga tidak perlu lagi ada biaya lainnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan hal yang sama. Deddy mengatakan banyak orang menganggap pabrik adalah sumber uang, tapi anggapan tersebut salah.
"Orang menganggap pabrik sumber duit. proposal ke pabrik, maulidan ke pabrik, rajaban ke pabrik, agustusan ke pabrik, lomba karang taruna ke pabrik, semua proposal ke pabrik. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Komponen itu belum tentu ada di belanja industri," ujar Dedi.
