.webp)
Presiden Prabowo Subianto memberikan ingin desa memiliki lumbung pangan untuk ketahanan pangan. Lumbung pangan ini menjadi cikal bakal Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri rapat koordinasi bersama dengan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Selasa (11/3/2025).
Tito bercerita saat dirinya dipanggil oleh Prabowo untuk membahas terkait pembentukan Kopdes Merah Putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pada waktu dipanggil oleh Bapak Presiden dengan Bapak Menteri Koperasi, saya melihat ide beliau itu sangat-sangat bagi saya luar biasa. Keinginan beliau agar setiap desa memiliki ketahanan ekonomi, ketahanan pangan masing-masing, memiliki semacam lumbung tapi disebut gudang yang dikelola secara lebih modern," ujar Tito di Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menurut Tito, Kopdes Merah Putih mempunyai peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Sebab, Kopdes Merah Putih ini nantinya akan menyerap hasil pertanian hingga perikanan. Dengan begitu, setiap desa mempunyai stok pangan.
"Sehingga ketika terjadi kekeringan, seperti di Filipina sekarang lagi krisis beras, Malaysia lagi masalah beras, dan lain-lain, minta tolong Indonesia, kita bisa bertahan selain Bulog, pertahanan kita adalah di desa-desa itu. Nah beliau ingin, dulu ada lumbung desa. Nah sekarang lumbung desa juga dalam bentuk yang lebih modern, dikelola dengan modern melalui metode koperasi yang berasal dari masyarakat sendiri," jelas Tito.
Tito menerangkan Kopdes juga dapat memotong praktik tengkulak, rentenir, hingga pinjaman online (pinjol). Dengan begitu, dapat memutus rantai kemiskinan di desa.
"Dan kemudian setelah itu dikeroyok lagi masalah pupuknya, masalah klinik, apotek. Nanti mungkin masalah gas atau mungkin masalah listrik atau segala macam. Kalau koperasi itu betul-betul sehat sehingga ini betul-betul akan memutus kemiskinan, memutus tengkulak, praktik-praktik yang merugikan rakyat selama ini," imbuh Tito.
Pada kesempatan yang sama, Tito menerangkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Sebab, APBDesa juga telah dirancang dan disepakati bersama.
"70% itu adalah inisiatif dari bawah dengan melihat kebutuhan daerah desa masing-masing mengerjakan apa. 30% itu mengakomodir program dari nasional seperti saat Covid," lanjut Tito.
(hns/hns)
