Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria bersama Komisi VI DPR RI menghadiri rapat tertutup soal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pembahasan utama dalam rapat itu mengenai proses pengalihan atau inbreng kepemilikan saham BUMN dari Kementerian BUMN ke Danantara.
Hal itu dikatakan oleh Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko usai rapat. Dalam pantauan detikcom, Rabu (19/3/2025), rapat dimulai sekitar pukul 11.00 WIB hingga selesai pada 15.00 WIB.
Tiko mengatakan proses inbreng ini akan didahulukan bagi BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sementara, BUMN yang berbentuk Perum masih dalam tahap pengkajian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang Perum masih kita kaji dulu. Kalau ini BUMN non Perum yang kita inbrengkan berhubungan dengan operasional," kata Tiko ditemui usai rapat di Gedung DPR RI.
Tiko menjelaskan, rapat dengan Komisi VI DPR RI tertutup karena pembahasan teknis, mulai dari soal korporasi hingga proses hukum dari inbreng BUMN ke Danantara.
"(Rapat tertutup) Karena masih teknis, kebijakan kompleks, kebijakan korporasi, akuntansi, hukumnya. Jadi, membahas detail mengenai proses hukum dan akuntasinya lumayan teknis," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai Wakil Chief Operating Officer (COO) Danantara mengatakan dalam rapat juga dibahas mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai inbreng saham BUMN dengan Danantara.
"Jadi kita sedang membuat PP inbreng. Tadi sedang konsultasi dengan DPR mengenai PP inbreng-nya. Kan sesuai UU kan harus PP inbreng," ujar Dony.
Dia menargetkan inbreng selesai sebelum akhir Maret 2025. Sekaligus akan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN.
"Beberapa RUPS kan akan dimulai akhir bulan ini kan, jadi optimis harus lebih bagus kan," pungkasnya.
Simak Video 'Bahas IHSG yang Anjlok Parah, Sri Mulyani Titip Pesan untuk BUMN dan Danantara':
Saksikan Live DetikSore: