.webp)
Pemerintah mau uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi sistem government technology (govtech). Uji coba digelar Januari 2026 mendatang.
Rencana ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan, nantinya penyaluran akan dilakukan melalui rekening bank tiap-tiap keluarga.
"Presiden (Prabowo) memerintahkan juga untuk segera dikerjakan agar semua penduduk kita keluarga dapat bank account karena memang Januari (2026) kita akan mulai mengetes mengenai Govtech dengan bantuan sosial (bansos) langsung sehingga targeted bisa dicapai," kata Luhut, dalam konferensi pers, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (19/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Luhut tidak merincikan bagaimana skema dari penyaluran bansos tersebut nantinya. Adapun Govtech sendiri akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Agustus 2025 mendatang.
"Presiden pada 17 Agustus ingin meresmikan, launching Govtech yang akan menyatukan semua apps yang ada di kementerian/lembaga (KL). Sehingga, akan terjadi, tadi masalah efisiensi, dan pengurangan korupsi," ujar Luhut.
Dengan pengoperasian Govtech ini, Luhut optimistis akan mendatangkan dampak efisiensi besar bagi keuangan negara. Ia memperhitungkan, akan ada penghematan hingga Rp 100 triliun.
"Kita sudah menghitung bisa seberapa besar yang kita hemat mungkin bisa hemat Rp 100 triliun, dan seterusnya secara bertahap ini akan bisa dicapai," terang mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini.
"Angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian. Tapi studi dan pekerjaan ini mengintegrasikan ini semua sudah dilakukan," sambungnya.
Sebelumnya, Luhut juga pernah membocorkan rencana penggunaan Govtech untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam skema tersebut, Luhut menyebut pemerintah akan memanfaatkan teknologi berbasis barcode untuk memastikan bantuan tetap sasaran.
Luhut mengatakan penerima BLT nantinya tidak bisa menyalahgunakan uang bansos. Masyarakat hanya bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok berdasarkan arahan pemerintah.
"Jadi mengenai bantuan langsung tunai pun itu dia harus buka bank account dia nanti dan juga boleh kita target. Dan dia harus membelanjakan uang ini dengan apa namanya, arahan pemerintah," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Luhut menjelaskan nantinya penerima BLT akan menerima semacam barcode yang digunakan untuk membeli macam-macam barang yang ditetapkan pemerintah.
"Misalnya di desa itu dia beli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan bagian barcode-nya dibuat," ucap Luhut.
(hns/hns)
