Pernah Minta Suntikan Modal Rp 1,6 T, ID Food Buka-bukaan Belum Dapat Restu

Direktur Keuangan dan Strategi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, Susana Indah Kris Indriati menyampaikan kabar terkini permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sempat diajukan perusahaan. Pertengahan tahun lalu ID Food sempat mengajukan PMN sebesar Rp 1,6 triliun.

Namun, Indah menyebut permintaan tersebut belum mendapat persetujuan parlemen. Dengan begitu pihaknya masih belum bisa menerima suntikan modal negara.

"Kita belum ada persetujuan, belum dapat. Kita minta tapi belum ada persetujuan, jadi kita belum mendapat PNM," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).

Indah menyebut permintaan PMN bukan ditujukan untuk membayar utang melainkan untuk mengembangkan bisnis perusahaan. Tahun lalu ID Food mengajukan PMN untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

"Bukan (untuk bayar utang), kalau PNM itu hal wajib untuk pengembangan usaha, nggak boleh untuk bayar utang," tuturnya.

Dalam catatan detikcom, Direktur Utama ID Food yang menjabat tahun 2024, Sis Apik Wijayanto mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan sudah cukup besar. Maka untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Meski begitu utang ID Food saat ini terus mengalami penurunan. Indah menyebut beban utang perusahaan per Februari 2025 tercatat berada di angka Rp 7,4 triliun.

"Utang memang di 2023 itu sekitar Rp 8 triliun. Tetapi dengan perjalanan waktu di 2024 sampai dengan posisi yang terakhir Februari ini kita berhasil menurunkan utang tersebut. Jadi dari Rp 8 triliun, kemudian di 2024, itu sekitar Rp 7,8 triliun. Kemudian sampai dengan Februari ini sudah Rp 7,4 triliun," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/3/2025).