Pemerintah Bakal Sikat Preman yang Ganggu Lapangan Kerja

Pemerintah Bakal Sikat Preman yang Ganggu Lapangan Kerja

Ilyas Fadilah - detikFinance
Kamis, 27 Mar 2025 08:30 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel)
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Aksi premanisme yang menyasar pabrik-pabrik membuat kalangan industri gerah hingga menyebabkan investor menunda investasinya di Indonesia. Aksi-aksi tersebut cukup disesalkan karena merugikan banyak pihak.

Terkait ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut bakal mengundang semua pemangku kepentingan untuk menemukan solusi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman harus dihentikan.

"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata aktivis 98 yang dipanggil Noel dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wamenaker mengatakan, jauh sebelum lebaran masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Keluhan ini sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan para pengamat.

Semuanya menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan perusahaan meminta sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain. Belakangan, kalangan ormas memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara bergaya preman.

ADVERTISEMENT

Noel mengatakan, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Kemudian Pemda Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, dan Jawa Timur. "Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," Noel menjelaskan.

"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," katanya.

Menurut Noel hanya tindakan pidana yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme. Dalam hal ini Pemda dan Polri turut berperan dalam menanggulangi masalah tersebut.

Simak juga Video 'Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Fokus Ciptakan Lapangan Kerja':

(kil/kil)

Hide Ads