Pengusaha Otomotif Frustrasi Karena Otonomi Daerah

Jakarta - Adanya otonomi daerah membuat para pengusaha otomotif kelimpungan. Soalnya pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di masing daerah-daerah jadi berbeda.Wakil Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Rizwan Alamsjah menyatakan beberapa anggota Gaikindo kerap mengeluhkan hal tersebut."Dengan otonomi daerah jadi kacau. Jadi sendiri-sendiri, kan kasihan konsumennya," ujarnya usai peluncuran Strada Triton di Hotel Shangri-la, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (24/5/2007).Padahal, menurutnya, urusan pajak itu sudah diurus oleh pemerintah pusat, yaitu Depdagri. Namun pengusaha tetap harus berhadapan dengan birokrasi daerah yang belum tentu lancar, bahkan seringnya justru menghambat."Walau sudah disetujui di pusat, belum tentu di daerah. Harus disetujui lagi dari gubernur, nunggu lama lagi," keluhnya.Baginya kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Karena tidak memberikan keuntungan baik untuk konsumen, pengusaha, bahkan pemerintah."Konsumen harus nunggu, kita jadi repot, pemerintah tarik pajaknya juga jadi susah. Tidak ada yang untung," tambahnya.Sedangkan terkait serbuan Mobil Cina yang membludak dengan harga murah akhir-akhir ini, Rizwan menanggapi santai."Kita lihat saja, pasar yang akan menjawab. Kalau murah saja belum tentu dibeli. Buat apa murah kalau banyak masalah nantinya," ujarnya.Walaupun harga produk Cina berkisar Rp 85 juta, tapi harus dilihat juga pelayanan purna jual, dan kemudahan serta kualitas suku cadangnya. Baginya bisnis ini seperti akad nikah."Begitu dijual, harus dipelihara dengan baik konsumennya. Selama fair, nggak masalah," tambahnya. (lih/ddn)