BPKP: Pak Anwar Jangan Fitnah

Jakarta - Menanggapi tudingan Kepala BPK Anwar Nasution bahwa akuntan Indonesia termasuk BPKP dan BPK banyak yang disuap, Kepala BPKP Didi Widayadi tidak terima. Ia meminta Anwar untuk membuktikan dugaannya tersebut, sehingga bisa ditindaklanjuti baik oleh penyidik dan instansi terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). "Jangan main fitnah, Pak Anwar. Kalau bicara banyak yang difitnah tolong disebutkan, IAI dan penyidik akan tindaklanjuti. Saya nggak ngerti Pak Anwar ngomong gitu tentu harus dibuktikan" ujarnya usai tandatangan MoU dengan Menakertrans di kantor BPKP, Jakarta, Jumat (25/5/2007).Kalaupun ada penyuapan pada akuntan terkait audit keuangan yang dilakukannya, maka itu adalah kebohongan publik. Karena setiap akuntan yang bekerja harus berdasarkan standar profesinya. Ia menegaskan pentingnya profesi seorang akuntan sehingga harus benar-benar bersih dari suap-suapan. Bahkan saking saktinya berpengaruh pada pengangkatan Presiden dan wakilnya. "Mau jadi Presiden dan Wakil Presiden aja harus tandatangan akuntan, kalau nggak ada mana bisa. Begitu saktinya," tegasnya. Sebaliknya, Didi justru menyatakan bahwa BPK yang dinilai kurang mampu melaksanakan tugasnya, termasuk soal tenaga akuntannya. "Kita cukup mampu untuk itu, yang nggak mampu itu BPK. Sehingga dia outsource, dengan biaya mahal tentunya," tambah Didi. Ia bahkan menawarkan bantuan tenaga jika BPK memang membutuhkan. "Sebetulnya kalau BPK minta tenaga bantuan, kita bisa bantu. Tap masalahnya mau nggak BPK?" ujarnya. Saat ini, BPKP memiliki sekitar 6000 tenaga akuntan. (lih/qom)