.webp)
Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan atau retaliasi atas pengenaan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) sebesar 32%. Negosiasi akan dipilih selaras dengan jalur yang ditempuh mayoritas negara-negara ASEAN.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) dan asosiasi pengusaha.
"ASEAN akan mengutamakan negosiasi jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)," kata Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga mengatakan, langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tidak lama setelah pengumuman tarif baru tersebut. Pemerintah Indonesia juga terus menjalin komunikasi intens dengan pemerintah AS, salah satunya melalui US Trade Representative (USTR).
"Dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden (Prabowo)," ujarnya.
Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas langkah negara-negara ASEAN menyikapi kebijakan baru ini. Rencananya, menteri perdagangan negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan bersama pada 10 April untuk membahas kesepakatan bersama.
"Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN. Menteri perdagangan, saya juga berkomunikasi selain Malaysia juga dengan PM Singapura dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN," kata dia.
Di sisi lain, Airlangga menilai, pengenaan tarif AS terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dibanding Indonesia. Untuk Indonesia, per 5 April AS mulai menerapkan 10% tarif, lalu mulai 9 April berlaku tambahan resiprokal 32%.
Salah satu alasan yang membuat Indonesia terkena tarif cukup tinggi ialah karena neraca perdagangan AS mengalami defisit US$ 18 miliar. Harapannya, tawaran kemudahan impor hingga potensi penurunan bea masuk dan berbagai pungutan pajak dapat mendorong hasil negosiasi ke arah positif.
(shc/ara)
