Liberalisasi BBM Bersubsidi Dikaji Juni

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama pemerintah akan mengkaji ulang peraturan tentang liberalisasi distribusi BBM PSO (BBM bersubsidi) mulai Juni ini. Pemecahan wilayah, perubahan marjin, dan sensus minyak tanah menjadi agenda utama.Soal pemecahan wilayah, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menyatakan, hal itu juga atas usul para pengusaha yang sudah menyatakan minatnya dalam bisnis BBM PSO ini."Mereka (pengusaha) setuju, tapi minta di-breakdown. Kalau yang sekarang ini misalnya Sumatera, nanti ada Sumbagut, Sumbagsel dan lainnya," ujarnya saat makan malam dengan wartawan di Hot Rod Cafe, Jakarta Selatan, Senin malam (28/5/2007).Usulan tersebut karena pembagian wilayah sebelumnya dianggap terlalu luas sehingga menyulitkan. Baik dari segi modal maupun pengadaan infrastruktur. Sejauh ini yang sudah menyatakan minat adalah Petronas dan Shell.Selain itu, marjin yang bisa didapat distributor juga akan ditinjau ulang. Jika saat ini marjin diterapkan sama untuk semua wilayah, nanti akan diubah sesuai jarak dari sumber."BBM itukan poin terbesarnya distribusi. Makin jauh jaraknya, makin mahal. Masa yang jauh dan yang dekat disamakan," ujarnya.Walau mengizinkan marjin yang berbeda di tiap wilayah, namun tetap diberi batasan maksimal 15 persen.BPH Migas juga berencana melakukan sensus terhadap kebutuhan riil minyak tanah di dalam negeri. Selama ini, hanya menggunakan data penjualan minyak tanah dari Pertamina.Terkait penggunaan minyak tanah, Tubagus berharap program konversi ke LPG bisa berhasil. Sehingga bisa dilakukan penghematan minyak tanah hingga 1 juta kiloliter (kl) menjadi 8,9 juta kl.Sebenarnya ungkap Tubagus, ia ingin agar pengkajian itu bisa selesai Oktober tahun ini sehingga bisa diajukan bersama rencana APBN 2008."Tapi kayaknya nggak bisa deh," ujarnya pesimis. (lih/ir)