Menkeu: Pemerintah Tak Pernah Pesan Angka ke BPS

Jakarta - Data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sempat diragukan. Namun pemerintah membantah angka-angka yang dirilis BPS adalah pesanannya.Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani menanggapi banyaknya pertanyaan dari anggota DPR yang meminta klarifikasi pemerintah soal data yang dirilis BPS."Kami tidak pernah memesan angka, BPS tetap badan independen dalam melakukan koleksi data dan sampel," tegas Sri Mulyani didepan anggota komisi XI DPR RI, Selasa (29/5/2007).Keraguan atas data yang dirilis oleh BPS sebelumnya diungkapkan oleh Tim Indonesia Bangkit. Banyak parameter yang dianggap tidak pas, sehingga data BPS dituding meragukan.Menurut Sri Mulyani, angka-angka yang dikeluarkan BPS makin canggih. BPS bisa mengeluarkan angka per provinsi di Indonesia.Untuk menjelaskan angka BPS yang rumit, Sri Mulyani akhirnya menawarkan sebuah pembahasan khusus apakah melalui pansus ataupun rapat kerja biasa. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa BPS memang menghadapi hambatan yakni dalam anggaran. "Mungkin constrain BPS dari anggaran. Kita coba sediakan agar sampelnya lebih representatif, tapi itu tidak berarti pemerintah meminta anggaran ke BPS," tegasnya.Menneg PPN/Kepala BappenasPaskah Suzetta sependapat dengan Sri Mulyani. Namun menurutnya ada metode pengukuran data yang harus diubah BPS yakni dari sisi paradigmanya. Ia juga minta BPS memperbesar sampel pengambilan data. ` (qom/ir)