.webp)
Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan kebijakan tarif impor resiprokal memicu terjadinya perang dagang hingga ekonomi dunia bergejolak. Kondisi ini juga berpengaruh pada kondisi perekonomian di dalam negeri.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Indonesia saat ini dihadapkan pada gejolak global yang tidak menentu. Salah satu pendorongnya, ada perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal AS ke banyak negara.
Kondisi ini akan menciptakan berbagai dampak dan risiko, mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar dolar AS, hingga risiko perlambatan perekonomian global. Ditambah lagi, konflik geopolitik global juga kian memanas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, Dasco meyakini bahwa pemerintah RI harus segera mengambil kebijakan, khususnya yang mengarah pada penguatan fundamental ekonomi nasional.
"Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar. Kita tidak bisa mengubah kebijakan tarif resiprokal AS, tetapi kita bisa menguatkan fondasi ekonomi kita sendiri," kata Dasco, dalam pembukaan Sidang Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2024-2025, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
"Berbagai kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan, mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat," sambungnya.
Menurut Dasco, gejolak perekonomian global menjadi satu tantangan yang saat ini harus dihadapi Indonesia. Gejolak ini dapat berdampak pada kondisi dalam negeri, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
"Hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan," ujarnya.
Dasco mengimbau agar ke depan, pemerintah dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro memberikan penguatan terhadap fundamental ekonomi nasional dalam mengantisipasi dinamika global yang tidak menentu tersebut.
Ia juga memastikan, DPR melalui tugas dan fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintah negara. Hal ini untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.
"DPR RI akan mendukung langkah pemerintah dalam memitigasi berbagai dampak dan risiko yang akan dihadapi serta mendukung kebijakan perekonomian yang dapat menjaga kepentingan rakyat dan negara," ujar Dasco.
Simak juga Video: Airlangga Bertolak ke AS, Nego Tarif Trump di Washington
