Ojol Gelar Demo di Sejumlah Kota, Ini Penyebabnya

Ojol Gelar Demo di Sejumlah Kota, Ini Penyebabnya

Rista Rama Dhany - detikFinance
Senin, 21 Apr 2025 13:38 WIB
Pemerintah akan mendorong status pengemudi (driver) ojek online (ojol) masuk kategori UMKM. Driver ojol bisa dapat kredit hingga Rp 100 juta.
Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Program diskon bertajuk 'hemat' yang diluncurkan perusahaan ojek online (ojol) sejak awal tahun menuai protes dari para mitra pengemudi. Setelah sebelumnya terjadi demo di Kupang, Semarang, Cirebon, dan Mataram, kini dukungan terhadap aksi tersebut terus meluas.

Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) menyatakan siap bergabung dalam gelombang unjuk rasa menolak program tersebut. Ketua FKDOI Rahman mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Koalisi Ojol Nasional (KON) untuk menentukan langkah lanjutan.

"FKDOI saat ini sudah berkolaborasi dengan Koalisi Ojol Nasional, yang sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak," kata Rahman di Jakarta, Senin (21/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rahman menambahkan, berdasarkan aspirasi dari para driver di lapangan, program "Hemat" dianggap merugikan karena menambah potongan pada setiap orderan yang diselesaikan pengemudi.

"Mereka merasa sangat dirugikan. Hal ini karena ada potongan tambahan setelah mereka menyelesaikan sejumlah order," jelasnya.

ADVERTISEMENT

Skema potongan program "Hemat" saat ini adalah Rp 3.000 untuk satu orderan, Rp 5.000 untuk 2-5 orderan, Rp 7.000 untuk 6-8 orderan, dan Rp 8.000 untuk 9 orderan ke atas.

"Kami ajukan keberatan kalau bisa dikurangi. Kami menuntut skema Grab Bike Hemat tarif (pemotongan) itu bisa diturunkan," lanjut Egy.

Pihak driver juga telah menggelar pertemuan dengan manajemen lokal, yang menyebut skema potongan berlaku secara nasional. Driver mendesak manajemen segera memberikan keputusan resmi.

"Kami menunggu dari pihak manajemen untuk memberikan keputusan kepada kami pada Rabu yang akan datang. Jika aksi kami tidak diindahkan, kami pastikan ada aksi lanjutan," tegasnya.

Menanggapi situasi ini, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pudjiati, mendesak perusahaan ojol untuk menghapus layanan "Hemat" yang dinilai diskriminatif.

"Skema tersebut diskriminatif karena akan memprioritaskan pengemudi yang mendaftar skema itu dalam mendapatkan orderan lebih banyak (gacor). Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan (anyep)," kata Lily.

(rrd/rir)

Hide Ads