4 Provinsi Tak Lagi Bergantung APBN, Ini Daftarnya

4 Provinsi Tak Lagi Bergantung APBN, Ini Daftarnya

Retno Ayuningrum - detikFinance
Rabu, 30 Apr 2025 14:16 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan hanya empat provinsi yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, empat provinsi tersebut mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 40%.

Rifqinizamy mengatakan, lebih dari 70% daerah di Indonesia, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota masih tergantung pada APBN. Daerah-daerah tersebut hanya mempunyai PAD di bawah 40%.

"Kita tahu lebih dari 70% daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota ketergantungan terhadap APBN-nya tinggi. Kami menganggap ketergantungan tinggi itu kalau PAD-nya di bawah 40%," kata dia saat Rapat Kerja dan Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri serta Gubernur, Bupati/Walikota, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rifqinizamy menjelaskan hanya ada beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60%, bahkan ada yang PAD-nya hanya 1-4%. Keempat daerah yang memilki PAD di atas 60%, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Keempat provinsi tersebut tidak terlalu bergantung pada APBN.

"Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60%, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sisanya pada posisi tengah dan yang paling tentu koreksi diri kita bersama dan upaya kita bersama PAD-nya di bawah 10%. Ada yang cuma 5% ada yang cuma 4% ada yang cuma 1%, itu artinya ketergantungan APBN-nya tinggi," jelas Rifqinizamy.

(rea/ara)

Hide Ads