Jepang Ultimatum RI Rampungkan DIN Sebelum PM Abe Datang

Jakarta - Pemerintah Jepang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengeluarkan daftar negatif investasi (DIN) sebelum kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Agustus mendatang. Kedatangan PM Abe ke Indonesia dikhususkan untuk penandatanganan Economic Partnerships Agreement (EPA) dan juga agenda tentang global lainnya.Pemerintah Jepang mengancam tidak akan memfinalisasi EPA bila belum tahu sektor mana saja yang tertutup bagi investasi asing. Dan apabila sampai Agustus tidak mengeluarkan DIN, maka penandatanganan terancam batal. Hal tersebut ditegaskan Wakil Dubes Jepang untuk Indonesia Satoru Satoh dalam press briefing dikantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (7/6/2007)."Kita telah membahas secara intensif selama 2 tahun untuk menyelesaikan negosiasi, tapi kita masih menunggu daftar negatif investasi mana saja yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan bagi investasi dari Jepang," katanya."Kita ketahui parlemen Indonesia telah menyelesaikan UU Investasi yang salah satu isinya mengenai PP Daftar negatif Investasi. Namun apabila kita belum bisa mendapatkan copy-nya, maka negosiasi EPA tidak bisa difinalisasi dan EPA tidak akan ditandatangani pada Agustus," imbuhnya.Pihaknya sangat berharap kedatangan PM Abe yang sudah dijadwalkan tidak disia-siakan oleh pemerintah Indonesia. Sumber detikFinance di Depdag mengatakan, pembahasan DIN yang saat ini masih alot adalah berkaitan dengan porsi investasi asing di Indonesia. Selain soal EPA, kedatangan PM Abe juga akan membahas mengenai isu pemanasan global terkait target emisi gas rumah kaca bisa berkurang 50 persen pada tahun 2050. (qom/ir)