Hakim Minta Trump Setop Dulu Efisiensi Pegawai

Hakim Minta Trump Setop Dulu Efisiensi Pegawai

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Sabtu, 10 Mei 2025 12:40 WIB
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C., U.S., April 10, 2025. REUTERS/Nathan Howard
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.Foto: (REUTERS/Nathan Howard)
Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) diminta menghentikan sementara program efisiensi pegawai. Hal ini karena Kongres tidak mengizinkan untuk melakukan pengurangan staf dalam skala besar dan restrukturisasi lembaga.

Hakim Pengadilan Distrik AS, Susan Illston, memihak pada serikat pekerja, LSM, dan pemerintah daerah. Ia menutup langkah PHK massal dalam skala besar yang dikenal sebagai reductions in force (RIF) selama 14 hari.

"Seperti yang dibuktikan oleh sejarah, Presiden dapat merestrukturisasi lembaga federal secara luas hanya jika diizinkan oleh Kongres," kata Illston, dikutip dari Reuters, Sabtu (10/5/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sejauh ini, putusan tersebut menjadi yang terluas dalam menentang perombakan pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk, orang terkaya di dunia yang juga merupakan CEO pembuat kendaraan listrik Tesla (TSLA.O).

Keputusan tersebut merupakan yang paling luas menentang langkah efisiensi pemerintahan Presiden Donald Trump. Efisensi pegawai pemerintah AS dijalankan Department of Government Efficiency (DOGE) yang dipimpin Elon Musk, orang terkaya di dunia yang juga CEO pembuat kendaraan listrik Tesla.

ADVERTISEMENT

Sebagai informasi, pada Februari lalu, Trump menginstruksikan lembaga pemerintah untuk bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah dalam mengidentifikasi target PHK massal sebagai bagian dari rencana restrukturisasi pemerintahan.

Trump mendesak lembaga negara untuk menghilangkan peran yang tumpang tindih, lapisan manajemen yang tidak perlu, dan pekerjaan yang tidak penting.

Langkah ini dilakukannya sambil mengotomatiskan tugas-tugas rutin, menutup kantor lapangan regional, dan mengurangi penggunaan kontraktor luar.

"Upaya yang melanggar hukum dari pemerintahan Trump untuk mengatur ulang pemerintah federal telah membuat lembaga-lembaga menjadi kacau, mengganggu layanan penting yang disediakan di seluruh negara kita," kata sebuah pernyataan dari koalisi penggugat.

(shc/hns)

Hide Ads