DPR: Subsidi Listrik Kok Untuk Marjin PLN?

Jakarta - Anggota DPR mempertanyakan pemberian marjin untuk PLN yang dimasukkan dalam skenario kenaikan subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL). Ketua Komisi 7 DPR-RI Agusman Effendi mempertanyakan rencana pemerintah itu disela-sela sosialisasi kebijakan energi di Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/6/2007). "Secara pribadi saya mempertanyakan, masa kita ngasih subsidi untuk marjin?" ujarnya.Semula subsidi listrik tahun ini dijatah Rp 25,8 triliun. Namun untuk APBN-P 2007, pemerintah menyiapkan 4 pilihan yang dibedakan atas margin keuntungan yang akan diberikan ke PLN sebagai penjual listrik ke masyarakat.Pertama, subsidi dinaikan jadi Rp 30,80 triliun jika margin yang diberikan 0 persen. Kedua, subsidi menjadi Rp 33,42 triliun jika margin untuk PLN 2,5 persen.Ketiga, subsidi menjadi Rp 36,03 triliun jika PLN diijinkan mengambil margin 5 persen. Keempat, subsidi menjadi Rp 38,64 triliun bila margin yang diambil PLN 7,5 persen.Agusman menegaskan, pemberian subsidi harus sebisa mungkin dipastikan tepat sasaran. Alasan pemerintah sebelumnya memasukkan marjin untuk PLN dalam subsidi adalah agar keuangan PLN membaik. Namun bagi Agusman, sebagai perusahaan persero PLN memang harus mencari keuntungan, tapi bukan melalui marjin dalam subsidi listrik. PLN harus mencari laba dari skema pendanaan lain. Seperti misalnya jaminan pemerintah untuk crash program 10.000 MW. Agusman sendiri mengaku tidak terlalu keberatan dengan rencana kenaikan subsidi, namun pemberian marjin yang dimasukkan dalam perhitungan subsidi dinilai tidak wajar. Ia menilai skema kelistrikan Indonesia saat ini terdiri lebih dari 30 struktur tarif dan belum jelas segmentasi konsumennya. Sehingga, menurut Agusman, harus jelas mana tarif yang akan diberikan marjin dalam subsidinya mana yang tidak. "Kita ini punya 30 lebih struktur tarif, mana yang buat industri, mana yang buat sosial. Kalau yang buat sosial sih ok," ujarnya. Agusman menjelaskan, subsidi listrik ini berbeda dengan subsidi BBM yang diberikan ke Pertamina. Untuk subsidi BBM, sudah jelas mana BBM untuk rakyat mampu (seperti pertamax) dan mana untuk yang tidak mampu atau sosial (seperti minyak tanah dan solar). BBM untuk industri pun tidak dimasukkan dalam daftar yang disubsidi. (lih/qom)