Gapki Minta Setoran PE Tambahan Tidak Dimasukan APBN

Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pungutan ekspor (PE) tambahan sebesar 5%, dananya tidak disetorkan ke APBN. "Kita maunya PE tambahan 5% tidak dimasukan ke APBN, masuk ke account tertentu sehingga bisa langsung dikembalikan untuk subsidi, penelian, promosi negatif campaing dan dibagi ke petani untuk merevitalisasi kebun petani," ujar Ketua Umum GAPKI Akmaluddin Hasibuan saat dihubungi detikFinance, Senin (11/6/2007).GAPKI minta dana itu digunakan untuk revitalisasi perkebunan kelapa sawit maupun untuk subsidi minyak goreng. Usulan itu saat ini sedang dibahas dalam rapat antara Departemen Pertanian dan GAPKI."Apabila PE tambahan diimplementasi tanpa ada tujuan subsidi, tidak akan efektif untuk menurunkan harga minyak goreng karena PE tambahan tidak akan menahan laju kenaikan CPO dunia," tambahnya.Namun Akmaluddin tidak setuju dengan usulan Menteri Perindustrian Fahmi Idris kepada menko perekonomian agar PE tambahan berlaku surut sejak Januari 2007."Jangan berlaku surut, transaksi sudah berlangsung bulan sebelumnya, ini business entity jadi akan sulit menghitung pajaknya," kata Akmaludin. (arn/qom)