CPO PTPN Ditolak Pabrik Minyak Goreng

Jakarta - Sejumlah pengusaha CPO termasuk BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dituding tidak mau mengikuti program stabilisasi harga (PSH). Namun PTPN justru mengaku CPO miliknya ditolak oleh perusahaan minyak goreng.Sekretaris Menneg BUMN Said Didu mengatakan, PTPN pada dasarnya sangat siap mengikuti PSH. Hal itu sudah tercantum dalam UU BUMN yang secara tegas menyatakannya."Ini bukan karena faktor BUMN mengingat RUPS menyatakan bersedia mengeluarkan stok itu. Tapi pabrik minyak goreng yang tidak berkenan menerima pasokan CPO dari PTPN," ujar Said di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (12/6/2007).Ia justru menilai PSH ini menjadi wilayah yang abu-abu karena tidak kuat dasar hukumnya sehingga Processor (pabrik minyak goreng) ketakutan menerima CPO dari PTPN. Mereka khawatir akan berujung seperti kasus pakan ternak yang menyeret Bulog dan perusahaan swasta ke meja hijau.Disaat itu Bulog ditugaskan memproduksi pakan ternak yang lebih murah dengan cara mengimpor bahan pakan ternak lalu pengolahannya diserahkan ke perusahaan swasta."Menurut saya kalau adhoc terus berat. Lebih baik mekanisme subsidi PSO aja yang dipakai, disisihkan dari pajak ekspor," usulnya.Sementara menanggapi permintaan GAPKI supaya stok CPO kembali dipegang Perum Bulog, Said mengatakan bahwa hal itu sebaiknya tidak diterapkan untuk menghindari tudingan monopoli oleh Bulog. (arn/qom)