Awas! Insentif Pajak Go Public Berpotensi Munculkan Krisis

Jakarta - Pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam memberikan insentif pajak perusahaan yang akan masuk bursa atau go public. Kondisi pasar yang sedang 'bergelembung' seperti pasar modal Indonesia saat ini, jika disuntik dengan insentif bisa berpotensi menimbulkan krisis.Kekhawatiran itu disampaikan pengamat ekonomi Revrisond Baswir dalam jumpa pers Tim Indonesia Bangkit di sebuah restoran kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2007)."Insentif ini berpotensi menimbulkan krisis. Karena kita tahu pasar modal sedang buble dengan banyakanya capital inflow yang masuk. Jadi dengan adanya insentif pajak di pasar modal ini, justru makin memperbesar capital inflow di pasar modal sementara sektor riilnya tidak jalan," ujarnya.Hal senada disampaikan pengamat ekonomi Iman Sugema. Menurutnya, insentif yang rencananya akan dikeluarkan pada bulan Agustus 2007 memang benar memberikan potensi terjadi krisis. "Dengan adanya insentif ini berarti pemerintah tidak mengetahui permasalahan yang terjadi," ujarnya.TIB juga mengkritik 4 paket kebijakan ekonomi yang baru dirilis Mr Paket Menko Perekonomian Boediono, Selasa kemarin. Menurut Hendri Saparini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak jelas dalam memperbaiki sektor riil. Pengaruhnya tidak akan signifikan dalam memperbaiki sektor riil."Paket ekonomi ini juga tidak jelas keberpihakannya pada siapa, seperti insentif pajak kepada para pelaku pasar modal. Ini merupakan kebijakan yang tidak adil bagi masyarakat miskin. Padahal kan kebijakan sektor riil bagaimana pengembangan sektor riil, harusnya menusuk langsung kepada sektor riilnya," ujarnya.Revrisond menambahkan isi dari paket kebijakan ini bukan kebijakan pemerintah tetapi program kerja birokrasi yang biasa saja."Ini katanya untuk sektor riil, sktor riil di Indonesia masih didominasi oleh pertanian, tapi tidak ada program untuk Deptan dalam kebijakan tersebut, 60 persennya Depkeu. Pemerintah harus jelas sektor riil mana yang mau dikembangkan," ujarnya. (ddn/qom)