Laporan Keuangan Pemerintah 2006 Lagi-lagi Disclaimer
Jumat, 15 Jun 2007 13:20 WIB
Jakarta - Status Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) rupanya belum ada perbaikan nasib dibanding sebelumnya. Bagai deja vu, BPK masih tidak dapat menyatakan pendapat atas kewajaran LKPP 2006. "Jadi sebelum BPK melaporkan ke DPR lalu disampaikan ke publik, saya umumkan saja duluan. Bahwa kita kembali dinyatakan disclaimer," kata Menkeu Sri Mulyani, di Kantor Presiden, Jakarta (15/6/2007). Hal tersebut ia sampaikan usai mendampingi Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) menerima jajaran BPK yang dipimpin oleh ketuanya, Anwar Nasution. Agenda utama pertemuan, BPK memyampaikan hasil auditnya atas LKPP 2006 pada Kepala Negara. Di dalam paparannya, menurut Anwar Nasution ada sejumlah masalah lama yang masih jadi penyebab masih berulangnya status disclaimer LKPP. Sumbernya dari itu semua adalah penerapatan paket UU Keuangan Negara yang belum sepenuhnya dilakukan dengan konsisten. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilatas pelaksanaan APBN di masa mendatang, BPK merekomendasikan pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan. Perbaikan yang intinya rencana aksi memindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. 1. Penyempurnaan sistem akuntansi yang konsisten termasuk penerapan TI terintegrasi, khusunya terkait rekonsiliasi dan realisasi APBN, aset tetap dan utang negara.2. Pemberdayaan kelebihan SDM akuntansi yang menumpuk di satu instansi pemerintah untuk digunakan ke lembaga lain.3. Penertiban rekening atas nama pejabat negara serta peningkatan tranparansi dan akuntabilitas secara periodik.4. Peningkatan akses BPK dalam memeriksa pajak dengan memberi ijin pemeriksaan dokumen pajak.5. Pengaturan PNBP dari migas dan SDA lain terkait penggunaannya langsung pada fasilitas dan lembaga negara.6. Percepatan paleporan keuangan BUMN yang menggambarkan investasi."Kami berharap remomendasi di atas dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, dan kami terbuka membahas dan melakukan komunikasi bila terdapat hambatan dalam memperbaiki akuntabilitas dan transparansi keuangan negara," ujar Anwar Nasution.
(lh/qom)











































