SBY Instruksikan Penertiban Rekening Liar

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga negara menertibkan semua rekening masing-masing. Jangan ada lagi rekening liar atau uang negara disimpan di rekening pribadi.Pernyataannya di atas merupakan salah satu hasil pertemuan presiden dengan jajaran BPK. Agenda utama pertemuan, penyampaian hasil audit BPK atas LKPP 2006 pada Kepala Negara. "Di dalam sidang kabinet mendatang akan disampaikan berbagai hal menyangkut disiplin pengelolaan uang negara ini. Termasuk soal rekening, supaya meneri yang memilikinya bisa segera melakukan penertiban," kata Menkeu Sri Mujani di Kantor Presiden, Jakarta (15/6/2007). Di dalam laporannya, BPK menyatakan belum dapat dikendalikannya rekening-rekening pemerintah merupakan salah satu sebab LKPP 2006 masih belum cukup memenuhi prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Sejauh ini rekening itu tersebar di berbagai bank dan dimiliki atas nama lebih dari ribuan pejabat negara. Berbagai kementerian negara dan lembaga juga membuat sendiri aturan sebagai dasar pemungutan, penyimpanan dan penggunaan PNBP. Pungutan yang mereka berlakukan tidak mengacu peraturan dan perundangan yang ada, tanpa ijin menteri keuangan dan sepengetahuan DPR. "Penertiban dan pengendalian rekening-rekening itu secara menyeluruh harus menjadi prioritas pemerintah," tandas Anwar Nasution. (lh/qom)