Kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno Dibekukan

Jakarta - Pemerintah akan menata kembali organisasi Kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno dalam kurun 3 bulan kedepan. Sementara penataan berjalan, segala kegiatan badan pengelola aset-aset negara itu dibekukan."Direksinya yang kita tata. Sambil menata kita akan frezee dulu, tidak ada kerjasama baru. Tapi yang sudah berjalan kita kelola dengan baik, dan yang belum berjalan akan dibenahi," kata Menseseneg Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/6/2007). Pernyataan Hatta di atas merupakan hasil rapat kabinet terbatas aset-aset negara yang dipimpin Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY). Rapat diikuti antara lain Menkum HAM Andi Malatta, MenPAN Taufiq Effendi, Menkeu Sri Mulyani, Kapolri Jenderal Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Penataan struktur direksi badan pengelola aset milik negara di atas dirasa perlu, karena organisasi yang ada sekarang ini masih menggunakan nomenklatur lama yang tidak lagi sesuaui aturan perundangan berlaku. Selain itu, struktur kabinet juga telah berulang kali terjadi perubahan yang tentunya berimbas pada keberadaannya dalam badan pengelola. "Dalam konteks ke depan dirasakan baik badan mau direksi pengelolanya sudah tidak sesuai lagi dengan UU 1/2004 dan berubahnya struktur kabinet. Ini tentu akan kita benahi," ujar Hatta. Lebih lanjut mensesneg menjelaskan, presiden juga memberi arahan perlunya dilakukan inventarisasi dan penataan kembali peruntukan aset-aset lahan dan gedung yang dikuasai negara. Sehingga masalah legalitasnya mendapatkan kejelasan dan tidak menjadi sumber konflik baru. Seperti diketahui banyak lahan milik negara yang tidak dapat dimanfaatkan pemerintah karena dokumen hukumnya tidak lengkap. Bahkan ada juga yang terlanjur dimanfaatkan pihak lain, sehingga pemerintah kesulitan memanfaatkannya. "Paling penting adalah aset itu aman, tertib, dibukukan dengan baik dan tidak memiliki potensi menjadi sengketa perdata atau apa pun juga," sambung Hatta. (lh/qom)