Dana Kemiskinan & Pengangguran RAPBN 2008 Tak Efektif

Jakarta - Anggaran kemiskinan dan pengangguran yang masuk dalam Prioritas V Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 dinilai kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Ahmad Hafiz Zawawi ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (20/6/2007)."Dalam Pagu Indikatif yang disampaikan pemerintah kepada kami (Panitia Anggaran) anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2008 yang berbasis kegiatan prioritas adalah sebesar Rp 24,038 triliun. Dan dari program yang diajukan saya nilai kurang tepat sasaran, karena itu kami akan mempertanyakan hal ini pada pertemuan rapat selanjutnya," tuturnya.Dalam data-data mengenai program yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan tahun 2008, ada 5 program yang diajukan oleh pemerintah yang jumlah anggarannya sebesar Rp 19,7 triliun. "Sementara yang Rp 4,338 triliun sisanya ditujukan untuk program-program sektor dalam PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin," jelasnya.Adapun rincian 5 program-program yang terkait langung dengan penanggulangan kemiskinan adalah, pertama program stabilisasi harga bahan-bahan pokok dengan pagu indikatif Rp 447 miliar.Kedua, program mendorong pertumbuhan yang Pro-Rakyat Miskin sebesar Rp 954,6 miliar. Ketiga, program Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat dengan pagu indikatif Rp 6,131 triliun.Keempat, program Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Masyarakat sebesar Rp 7,617 triliun. Kelima, program Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp 4,549 triliun.Hafiz menilai, program ini hanya meringankan beban saja, tanpa memberdayakan rakyat-rakyat miskin di daerah-daerah. "Program ini hanya mengurangi angka kemiskinan saja tanpa menyelesaikan masalah kemiskinan, karena sifatnya hanya temporer, jadi tidak mengurangi kemiskinan secara riil, seperti contohnya revitalisasi pertanian, jadi benar-benar untuk sektor riil," tambahnya.Menurutnya anggaran kemiskinan ini akan tersebar di tiap departemen dan terpisah menjadi kegiatan tersendiri. "Harusnya ini menjadi program bersama dengan program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi," jelasnya. (dnl/qom)