.webp)
Kementerian Keuangan melaporkan telah mulai membuka blokir anggaran 99 Kementerian/Lembaga (KL). Hingga saat ini, total sudah ada sebanyak Rp 129 triliun anggaran yang telah dibuka.
Langkah pembukaan blokir menyusul efisiensi anggaran besar-besaran yang sebelumnya dilakukan pemerintah. Efisiensi ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
"Kalau lihat tambahannya sudah mencapai ekonomi Rp129 triliun sampai dengan saat ini," ujar Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luky menjelaskan, penyaluran anggaran yang sebelumnya dicadangkan tersebut diprioritaskan untuk para KL yang baru terbentuk di Kabinet Merah Putih. Hal ini termasuk dengan para KL hasil restrukturisasi.
Dana tersebut disalurkan untuk mendukung belanja pegawai hingga belanja operasional KL terkait. Selain itu, blokir juga dibuka untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.
"Contohnya untuk pendidikan, untuk pertanian, cetak sawah misalnya, untuk pendidikan dan infrastruktur. Itu pun kita mendukung sesuai juga dengan tadi arah Presiden prioritas dari pemerintah," ujarnya.
Sebagai informasi, Inpres 1/2025 mengarahkan agar anggaran KL diefisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembukaan blokir agar belanja lebih sesuai dengan prioritas pemerintah.
Seiring dengan proses tersebut, tercatat per akhir Mei 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.016,3 triliun. Realisasi ini merupakan 28,1% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Angka realisasi tersebut terdiri atas realisasi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.
(shc/fdl)
