Defisit APBN 2007 Jadi 1,6%

Jakarta - Defisit APBNP 2007 diperkirakan mencapai Rp 62 triliun atau 1,6 persen dari PDB. Angka itu berarti melampaui target defisit APBN 2007 yang sebesar Rp 40,5 triliun atau 1,1 persen PDB.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti ratas APBNP 2007 di kantor presiden, Jakarta, Senin (25/6/2007). Sidang kabinet terbatas kali ini membahas realisasi APBN 2007 semester I dan APBN-P 2007 yang akan disampaikan kepada DPR dalam waktu dekat. Sri Mulyani menjelaskan, pada semester I-2007, sejumlah asumsi makro banyak yang meleset. Dalam APBN 2007, realisasi dari asumsi makro selama semester I-2007 adalah pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6% (dari target 6,3%), inflasi 6% (dari 6,5%), nilai tukar Rp 8.970 per US$ (dari Rp 9.300), SBI 3 bulan 8% (dari 8,5%), asumsi harga minyak US$ 61,4 per barel (dari US$ 63), lifting 950 ribu barel per hari (dari 1 juta barel/hari).Dengan perkiraan ini, maka untuk semester II-2007 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata2 6,6%, inflasi 6,5%, nilai tukar Rp 9.100-Rp 9.200, SBI 3 bulan 8%, harga minyak berkisar US$ 58-59 per barel, lifting tetap 950 ribu barel per hari.Karena itu dalam perkiraan APBN-P 2007, maka asumsi makro yang akan diajukan oleh pemerintah, yaitu pertumbuhan ekon 6,3%, inflasi 6,5%, nilai tukar rupiah Rp 9.100, SBI 3 bulan 8%, harga minyak US$ 60 per barel dan lifting produksi minyak 950 ribu barel per hari.Dalam APBNP 2007, perkiraan pendapatan dan hibah negara adalah dari pendapatan Rp 723,1 triliun, akan turun menjadi Rp 684,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan, dari 509,5 triliun akan turun menjadi Rp 489,9 triliun.Penurunan pendapatan pajak itu dari penurunan PPh dari Rp 261,7 triliun menjadi Rp 250 triliun, PPN Rp 161 triliun menjadi Rp 152 triliun, cukai tetap Rp 42 triliun.Untuk pajak perdagangan internasional, meningkat sedikit karena harga komoditas, dari Rp 14,9 triliun menjadi Rp 17,1 triliun, PNBP, dari Rp 210 triliun menjadi Rp 191,9 triliun, dan hibah tetap Rp 2,7 triliun.Untuk belanja negara akan turun dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 746,4 t, belanja pemerintah pusat turun, dari Rp 504,8 triliun menjadi Rp 493,9 triliun, dan belanja daerah, dari Rp 258,8 triliun turun sedikti menjadi Rp 252,5 triliun. (lh/qom)