Metode Subsidi BBM RI Rawan

Jakarta - International Energy Agency (IEA) mempertanyakan kebijakan subsidi Indonesia saat ini. Selain bisa mengurangi penerimaan negara, metode subsidi rawan salah sasaran. Seperti yang disampaikan Ketua Delegasi IEA Leonard L Coburn dalam diskusi dengan jajaran Ditjen Migas di kantornya Ditjen Migas, Kuningan, Selasa (26/6/2007). Ia heran dengan sistem subsidi BBM di Indonesia yang hanya untuk BBM jenis tertentu. Cara ini dinilai rawan salah sasaran karena yang tidak berhak juga bisa menggunakan BBM subsidi. "Dengan sistem distribusi seperti ini, market bisa distorsi sehingga subsidi bisa diterima yang tidak berhak," ujarnya. Sementara itu, delegasi dari Jepang memberi contoh kasus di Rusia. Di sana, pemerintah punya jadwal (timetable) yang jelas kapan melepas subsidi. Menanggapi hal itu, Dirjen Migas Luluk Sumiarso menyatakan bahwa kondisi di Indonesia berbeda. Pencabutan subsidi akan menimbulkan dampak politik. Sebelumnya pemerintah sudah mempunyai peraturan terkait jadwal pencabutan subsidi. Tapi peraturan itu sudah dicabut. "Saat ini, Presiden sudah berjanji ke masyarakat untuk tidak menaikkan BBM dan listrik sampai 2009. Jadi sampai 2009 subsidi kemungkinan belum dicabut," ujarnya. Sedangkan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas Erie Soedarmo menyatakan bahwa pengurangan subsidi bukan berarti menaikkan harga jual BBM di masyarakat. "Kita punya opsi tidak hanya dengan kenaikan harga agar subsidi dikurangi. Seperti konversi dan energi alternatif, dan berikan alternatif fuel buat mereka yang mampu dengan membuka pasar. Memberikan kemudahan pada industri agar mereka bisa impor anytime. Juga mendapatkan pasar yang kompetitif, sehingga harga lebih murah," urainya. (lih/qom)