Dedi Mulyadi Sebut Revitalisasi Tambak Pantura Bisa Kerek Ekonomi Jabar

Dedi Mulyadi Sebut Revitalisasi Tambak Pantura Bisa Kerek Ekonomi Jabar

Retno Ayuningrum - detikFinance
Rabu, 25 Jun 2025 14:24 WIB
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Foto: Dok. Humas Jabar
Jakarta -

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menilai rencana pemerintah yang ingin merevitalisasi tambak Pantai Utara Jawa (Pantura) dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Jabar hingga 26%. Sebab, revitalisasi tambak seluas 20 ribu hektar ini diperkirakan dapat membuka investasi sebesar Rp 26 triliun.

Dedi mengatakan suntikan investasi yang masuk ke Jabar melalui program tersebut memberikan multiplier effect. Dedi pun mencontohkan dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 31 triliun saja dapat memberikan efek 14% bagi pertumbuhan ekonomi Jabar.

"Pasti punya multiplier ekonomi yang sangat tinggi, Rp 31 triliun itu memiliki aspek 14% bagi pertumbuhan domestik di Jawa Barat. Kalau Rp 26 triliun otomatis memiliki aspek 10% pertumbuhan domestik. Artinya hari ini stimulus pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Pergerakan ekonominya itu sudah ada 26%," kata Dedi dalam acara Talkshow with Media, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedi mengakui kawasan Pantura memang sudah mengalami kerusakan sejak lama. Hal ini dikarenakan dahulu kala banyak pembukaan tambak yang tidak mementingkan kelestarian lingkungan, seperti membabat mangrove.

Setelah tidak produktif lagi, akhirnya menimbulkan kerusakan pada garis Pantura serta rusaknya infrastruktur. Bahkan di Karawang sudah ada satu dusun yang sudah hilang. Untuk itu, rencana pemerintah memugar kawasan tambak Pantura dinilai tepat.

"Sehingga konsep yang dikembangkan hari ini melalui Kementerian Kelautan adalah konsep yang pertama bagi saya. Kebahagiaan saya yang pertama adalah terselamatkannya garis pantai utara Jawa Barat. Yang kedua, tumbuhnya ekosistem Mangrove. Yang ketiga, tumbuhnya budidaya Yang keempat, tumbuhnya tenaga kerja. Yang kelima, tumbuhnya kampung nelayan yang harmoni," imbuh Dedi.

ADVERTISEMENT

Menurut Dedi, anggaran tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah bagi Pemerintah Provinsi Jakarta Barat. "Kami tidak mungkin meraih dana lebih dari Rp 2 triliun untuk membangun wilayah itu, ngumpulin pajaknya lama dan susah," tambah Dedi.

Simak juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

(rea/rrd)

Hide Ads