.webp)
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka-bukaan soal mandeknya implementasi kebijakan anti truk obesitas atau Zero Over Dimension-Over Load (ODOL). Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan implementasi kebijakan ini efektif 2026.
Dudy menjelaskan, implementasi kebijakan Zero ODOL ini telah berlangsung sejak 2017. Kala itu, pemerintah telah membentuk roadmap penanganan truk-truk obesitas yang rencananya berlaku efektif.
Namun, implementasi tersebut mangkrak hingga saat ini. Dudy menyebut, banyak pengemudi truk yang menolak kebijakan tersebut. Padahal, kesepakatan implementasi telah tercapai sejak tahun 2017.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ketika sudah disepakati, kemudian langsung pada keberatan," ucap Dudy kepada wartawan di Habitate, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Kemudian, para pengemudi yang menolak implementasi Zero ODOL dan meminta penundaan hingga tahun 2018. Naas, begitu hendak diterapkan, kebijakan tersebut kembali menerima penolakan.
Dudy menjelaskan, aturan Zero ODOL sebenarnya sudah masuk dalam Undang-undang (UU) Lalulintas dan Jalan Tahun 2009. Jika ditarik sejak UU tersebut terbit, Dudy mengatakan, implementasi kebijakan ini molor 16 tahun.
"Pengaturan Zero ODOL ini sudah berjalan sedemikian lama tapi tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya, 16 tahun. 16 tahun ini kita tunda pelaksanaannya," jelasnya.
Dampaknya, terang Dudy, terjadinya kecelakaan lalulintas yang menyebabkan terenggutnya nyawa pengguna jalan. Ia merinci, ada sebanyak 27.337 kejadian kecelakaan lalulintas yang melibatkan angkutan barang sepanjang tahun 2024.
Sementara untuk jumlah korban meninggal sepanjang 2024, sekitar 6.000 pengguna jalan. Dudy menegaskan, data kecelakaan ini yang menjadi fokus dari implementasi kebijakan Zero ODOL.
"Kami bisa memahami apa yang menjadi concern dari para pengemudi tapi kami juga harus bisa memahami apa yang terjadi dengan masyarakat dengan hilangnya nyawa yang cukup banyak. Jadi inilah yang menjadi concern utama kami, adalah aspek keselamatan," pungkasnya.
(fdl/fdl)
