.webp)
Indonesia disebut dapat terbebas dari polusi sampah plastik. Realisasi tersebut dapat dicapai asalkan pemerintah serta masyarakat ikut serta mewujudkannya.
Founder of Greeneration Indonesia, Waste4Change, Ecoxyztem Bijaksana Junerosano menilai persoalan sampah bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, tapi juga negara maju. Menurtu pria yang akrab disapa Sano, salah satu tantangan utamanya yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah, yakni belum tersedianya infrastruktur pelayanan pengangkutan pengolahan sampah.
"Jadi, di situ titik awal bocornya masalah sampah ke lingkungan, ke laut, ke sungai, atau dibakar sembarangan. Karena tidak ada pelayanannya, tidak ada infrastrukturnya," kata Sano dalam acara detikcom Leaders Forum: 'Bebas Plastik 2040 Mimpi atau Misi?', Senin (30/6/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sano menilai ada hal yang lebih penting agar realisasi bebas polusi sampah plastik dapat terwujud, yakni penegakan hukum. Menurut dia, penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan sampah ini telah diterapkan di negara-negara maju.
Sano pun mengapresiasi pemerintah yang telah melibatkan penegakan hukum dalam upaya mengatasi permasalahan sampah. Meski begitu, dia menyebut masih harus membutuhkan pengawasan lebih lanjut terkait pelaksanaannya di lapangan.
"Jadi, critical point-nya itu adalah bagaimana memastikan leader-leader, para pemimpin di pemerintah kota kabupaten betul-betul menerapkan dan menjalankan peran. Kawasan itu dalam undang-undang ada peraturannya. Di peraturan pemerintah ada peraturannya, setiap kawasan wajib meminta tanggung jawab. Pertanyaannya, kepala daerah sudahkah meminta tanggung jawab itu kepada kawasan?" tambah Sano.
Sano pun mengakui untuk memastikan praktik di lapangan berjalan sesuai dengan aturan, membutuhkan sifat kepemimpinan yang kuat. Dengan begitu, setiap lapisan masyarakat, termasuk pengusaha industri juga dapat bertanggung jawab atas perannya masing-masing.
Di sisi lain, dia menilai proses pengawasan tersebut dapat berjalan apabila menggunakan sistem digitalisasi. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat mengecek peran masing-masing elemen.
"Nah, ini yang harus kita kemudian bangun dengan sistem yang lebih cerdas di dunia yang sudah digitalisasi seperti ini. Jadi, kita nggak bisa lagi terusnya dengan cara-cara yang konvensional. Penegakan dukung pun harus memiliki informasi digitalisasi dan lain-lain. Membangun peran serta semua pihak pun kita harus melibatkan digitalisasi," imbuh Sano.
"Nah ini kalau di pemerintah tentu pemerintah yang berkaitan di bidang lingkungan bermitra dengan PU, Kemendagri, Bappenas, dan lain-lain. Dan untuk eksekusi, Bupati dan Wali Kota. Nah, ini yang harus menjadi wake-up call," tambah Sano.
Simak juga Video: Prabowo Instruksikan Penanganan Sampah Selesai di 2029
