.webp)
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang hingga kini belum diakui oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, sebagian BMN tersebut terbengkalai dikarenakan kasus sengketa atau persoalan hukum lainnya.
Hal tersebut diungkapkan Erick saat rapat kerja dengan DPR RI Komisi VI, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Meski begitu, ia enggan untuk mengungkapkannya BMN tersebut secara terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada DPR secara tertutup.
"Karena dari hasil deteksi kami ada barang milik negara yang tidak punya atau dimiliki oleh K/L, ataupun K/L tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa dan kasus hal-hal lainnya," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi saya tidak boleh paparin. Mungkin nanti tertutup saja," tambahnya.
Erick menyayangkan bahwa BMN tersebut tidak dapat maksimalkan. Ia harap BMN tersebut bisa dimaksimalkan oleh Kementerian BUMN. Hal ini untuk mendukung pembangunan dan menarik investasi.
"Kami harap, sesuai dengan adanya undang-undangnya, ini kita bisa juga, kami di BUMN bisa memaksimalkan BMN-BMN ini yang memang selama ini belum bisa dimaksimalkan," katanya.
Erick pun juga meminta adanya percepatan peralihan BMN dari Kementerian Keuangan ke BPI Danantara. Hal ini dilakukan agar tidak adanya ganjalan terhadap investasi mendatang.
"Nah ini transfer daripada asetnya harus kita dorong percepatan, apalagi dari Danantara sendiri kemarin sudah dapat kepercayaan partnership dari banyak negara, dari Saudi, dari Qatar, dari China, dari Rusia, untuk create value yang lebih," katanya.
"Nah ini pasti ada aset, jangan sampai nanti ada investasi, masih ada approval yang mengganjal dan membutuhkan waktu 6 bulan bahkan 4 tahun, yang akhirnya nanti investasi akan terhambat," tambahnya.
Simak juga Video Prabowo: Jaga Kebun Kelapa Sawit Kita, Itu Aset Negara
