Paskah: Pemerintah Tidak Pesan Data Kemiskinan BPS

Jakarta - Meski senang angka kemiskinan berkurang, pemerintah mengakui tidak pernah mengintervensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam setiap surveinya."Kita tidak pernah mengintervensi BPS. Itu independen saja melakukan kinerjanya, dan ini juga sampelnya bertambah tidak 10.000 KK, tapi 63.000 KK," ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dalam rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah , di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2007).Dengan penurunan angka kemiskinan itu, berarti daya beli masyarakat sudah cukup membaik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2007 menurun 2,13 juta orang menjadi 37,17 juta orang atau sebesar 16,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia.Paskah mengungkapkan, ada kalangan yang senang kalau angka kemiskinan itu naik. "Jadi memang begini, kalau angka kemiskinan naik, yang senang kan yang mengkritik, tapi kalau angka kemiskinan turun ya pemerintah yang senang," ujarnya.Meski cukup puas dengan data BPS, pemerintah akan melakukan kajian terhadap data kemiskinan BPS. "Karena terus terang saya tidak melakukan intervensi terhadap BPS, jadi nanti setiap indikasi yang disampaikan BPS dalam angka-angkanya tentunya Bappenas akan analisa, kenapa angka kemiskinan turun dan garis kemiskinan naik," ujarnya.Kajian tersebut bukan untuk merevisi data BPS, tapi memperkuat data tersebut. "Jadi analisis pemerintah hanya memperkuat posisi yang telah disampaikan oleh BPS," ujarnya.Dengan adanya penuruan angka kemiskinan berarti beberapa program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik."Jadi artinya di sini ada program yang berjalan dengan baik, programnya akan diteruskan termasuk untuk program pada tahun 2008 dimana kita akan bangun infrastruktur untuk menekan pengangguran," ujarnya. (ddn/qom)