.webp)
Jumlah penduduk Indonesia per semester I-2025 mencapai 286.693.693 jiwa. Jumlah itu naik sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan posisi pada akhir 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ketimpangan akses layanan dasar saat ini berpotensi memperdalam perbedaan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kependudukan harus dilihat sebagai isu strategis lintas sektor.
"Saat ini ketimpangan akses layanan dasar berpotensi memperdalam disparitas sosial ekonomi sehingga pembangunan kependudukan harus dilihat sebagai isu strategis lintas sektor," kata Rachmat dalam Peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045, Jumat (11/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachmat menyebut DBPK disusun secara adaptif dan relevan untuk merespons megatren global dan dinamika nasional. Dokumen ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program pembangunan kependudukan ke depannya.
"DBPK adalah dokumen strategis jangka panjang yang disusun secara komprehensif dan holistik di mana dokumen ini tidak hanya menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dengan RPJPN, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan strategi nasional, indikator keberhasilan dan kerangka koordinasi lintas sektor," jelas Rachmat.
Seluruh kementerian dan lembaga (K/L) bersama pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk menggunakan data kependudukan ini sebagai dasar perencanaan program pembangunan nasional. Dengan satu data kependudukan yang tepat, pemerintah bisa merencanakan berbagai kebutuhan dasar penduduk yang harus disiapkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.
"Dengan data kependudukan yang tepat, kita mulai merencanakan berapa kebutuhan pangan kita, berapa sekolah harus dibangun, berapa puskesmas harus juga dikembangkan, berapa layanan-layanan lain sebagai layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kita harus kita siapkan, berapa buku-buku harus dicetak, berapa dokter harus kita siapkan, berapa guru juga yang harus dikembangkan. Itu semua hanya bisa terjadi kalau kita punya data kependudukan yang baik," tutur Rachmat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno mengatakan bonus demografi yang dialami Indonesia harus menjadi dividen pembangunan atau anugerah. Mulai dari kesejahteraan ekonomi, di mana pemerintah harus menyiapkan angkatan kerja yang terampil dan produktif untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kita sekarang pada puncak-puncaknya bonus demografi, bisa menjadi sebuah anugerah tetapi kalau tidak dikelola juga bisa menjadi musibah. Oleh karena itu tugas kita ini adalah mengubah bonus demografi menjadi dividen pembangunan sehingga menjadi anugerah," tutur Pratikno dalam kesempatan yang sama.
Selain itu terkait kesejahteraan sosial, berbagai kualitas seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga harus ditingkatkan. Kemudian keberlanjutan lingkungan juga dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
"Keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang sangat penting, tetapi dalam konteks kependudukan ini juga terkait dengan sebaran penduduk dan bagaimana kita menjaga ekosistem alam," ucap Pratikno.
Simak juga Video 'BPS Sebut Cuma 10,2 Persen Penduduk RI Lulus Perguruan Tinggi':
(acd/acd)
